PFA (Professional Footballers’ Association) resmi melayangkan gugatan hukum terhadap English Football League (EFL) terkait perubahan aturan salary cap League One. Langkah ini diambil setelah EFL mengumumkan penggantian kerangka Profitability and Sustainability (P&S) dengan Squad Cost Rules (SCR) mulai musim 2026-27. Menurut PFA, keputusan ini tidak melalui mekanisme konsultasi dan persetujuan yang diwajibkan dalam peraturan EFL.
Gugatan ini muncul karena aturan baru itu memangkas batas belanja gaji pemain di kasta ketiga sepak bola Inggris. EFL menilai perubahan ini hanya bagian dari penyesuaian regulasi untuk menjaga keberlanjutan keuangan klub. Namun PFA berpendapat EFL tidak berhak menerapkan aturan tersebut tanpa persetujuan penuh dari PFNCC, komite yang melibatkan EFL, PFA, FA, dan Premier League.
Aturan Baru yang Memicu Gugatan
Kerangka baru yang disebut Squad Cost Rules ini akan menggantikan Profitability and Sustainability (P&S) mulai 2026-27. Di League One, klub hanya boleh menggunakan 50 persen omzet untuk gaji pemain, turun dari batas sebelumnya sebesar 60 persen. Dengan kata lain, klub-klub kasta ketiga harus bekerja dengan ruang fiskal yang jauh lebih terbatas.
Selain batas omzet, ada beberapa ketentuan lain yang ikut membatasi ruang gerak klub. Ketentuan-ketentuan ini membuat aturan baru semakin kompleks. Berikut poin-poin pentingnya:
- Klub yang baru terdegradasi dari Championship tetap mendapat kelonggaran lebih besar, yaitu 65 persen omzet untuk gaji di musim pertama, turun dari 75 persen.
- Gaji manajer atau pelatih kini juga masuk ke dalam perhitungan aturan biaya skuad.
- Klub tidak boleh membelanjakan lebih dari 50 persen suntikan dana dari pemilik klub untuk gaji pemain.
Ketentuan-ketentuan ini secara langsung memengaruhi kebijakan belanja klub di League One. PFA menganggap aturan ini secara artifisial membatasi dan mengencangkan jumlah uang yang bisa dialokasikan klub untuk gaji pemain. Karena itu, gugatan hukum dinilai menjadi jalan terakhir setelah proses dialog dianggap tidak cukup.
Akar Masalah: Salary Cap League One Dinilai Langgar Prosedur
Inti gugatan PFA bukan hanya soal angka batasan gaji, melainkan juga soal prosedur pengambilan keputusan. PFA menyatakan EFL tidak boleh menerapkan perubahan aturan semacam ini tanpa kesepakatan penuh dengan PFNCC. Padahal, komite ini merupakan wadah perundingan bersama antara EFL, PFA, FA, dan Premier League yang diakui dalam keanggotaan EFL.
Menanggapi gugatan tersebut, EFL menyatakan khawatir dan kecewa. EFL menegaskan tidak menganggap perubahan ini sebagai perubahan besar dalam regulasi liga yang memengaruhi syarat dan ketentuan kerja pemain. EFL juga menyebut aturan baru itu dirancang untuk mendukung pengendalian biaya yang bertanggung jawab dan memperbaiki keberlanjutan finansial di League One.
Dalam pernyataannya, EFL menambahkan bahwa kebijakan ini bukan untuk melemahkan kepentingan pemain, melainkan untuk menciptakan lingkungan yang stabil. Dengan lingkungan yang stabil, klub diharapkan mampu memenuhi kewajiban dan tetap berinvestasi di sepak bola. EFL juga menyatakan tidak menerima anggapan PFA bahwa posisi mereka benar. Meski begitu, EFL tetap terbuka untuk berdialog secara konstruktif dengan PFA dan pemangku kepentingan lain.
Dampak di Lapangan: Oxford United Terdampak Aturan Baru
Dampak dari aturan baru ini sebenarnya sudah terasa sebelum gugatan PFA dilayangkan. Oxford United, klub League One, dijatuhi larangan pendaftaran pemain sementara pada bulan lalu karena gagal mematuhi ketentuan SCR. Akibatnya, klub tidak bisa merekrut pemain baru, baik melalui transfer permanen, pinjaman, maupun transfer gratis.
Oxford United disebutkan akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk bisa memenuhi kewajiban baru tersebut. BBC Radio Oxford memahami bahwa klub sedang mengkaji dampak dari aksi hukum PFA terhadap situasi mereka. Hingga saat ini, Oxford United belum memberikan komentar resmi terkait gugatan tersebut.
Bukan Pertama Kalinya: Preseden 2021
Gugatan PFA terhadap rencana salary cap di kasta bawah bukan hal baru. Pada 2021, usulan serupa untuk League One dan League Two terpaksa ditarik setelah panel arbitrase independen mengambil keputusan. Saat itu, batas gaji yang diusulkan adalah 2,5 juta poundsterling untuk klub League One dan 1,25 juta poundsterling untuk klub League Two.
Kala itu, PFA mengajukan klaim bahwa batas gaji tersebut bersifat melanggar hukum dan tidak dapat ditegakkan. Panel arbitrase mengabulkan klaim tersebut, sehingga rencana pemberlakuan salary cap di dua divisi terpaksa dibatalkan. Kini, dengan aturan yang berbeda namun semangat serupa, PFA kembali menguji kewenangan EFL melalui jalur hukum.
Perbedaan utama dengan usulan 2021 adalah sistem yang kini dipakai EFL, yaitu Squad Cost Rules, mengaitkan batas gaji dengan persentase omzet dan suntikan dana pemilik. Namun dari sudut pandang PFA, masalah prosedur yang sama tetap muncul karena perubahan ini dinilai tidak melalui kesepakatan bersama. Inilah yang membuat sengketa kali ini kembali berpotensi berlarut-larut.
Langkah hukum PFA terhadap EFL kini menambah ketegangan dalam hubungan antara serikat pemain dan otoritas liga. Di satu sisi, EFL ingin memastikan klub-klub League One tidak hidup di atas kemampuan finansial mereka. Di sisi lain, PFA menegaskan bahwa setiap aturan yang menyentuh gaji pemain harus melewati proses perundingan yang adil.
Sampai ada keputusan final, banyak klub di kasta ketiga yang harus menunggu dengan cemas, termasuk Oxford United yang saat ini masih terhambat aktivitas transfernya. Apakah gugatan ini akan mengubah peta aturan keuangan League One? Jawabannya hanya akan diketahui setelah proses hukum berjalan. Yang jelas, kasus ini akan menentukan bagaimana EFL membuat kebijakan finansial di masa depan.